Medan- Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK), Enoh Suharto Pranoto, menegaskan, Tim terkait, minggu depan akan meninjau KEK Sei Mangkei
untuk memastikan kesiapan operasional kawasan itu 26 Februari 2015.
"Hasil pertemuan dengan Pemprov Sumut dan
pemangku kepentingan lainnya, Rabu, semakin meyakinkan bahwa KEK Sei Mangkei
bisa dioperasikan tepat waktu 26 Februari,"katanya di Medan, Rabu.
Dia mengatakan
itu usai pertemuan Tim KEK Nasional, Sumut dan pihak terkait mulai PLN,
Perhubungan hingga manajemen PT Harkat Sejahtera yang menjadi perusahaan
pembangkit listrik.
Keyakinan itu, kata Enoh mengacu pada sudah ada
kesepakatan dan titik temu menyelesaikan tiga masalah utama yang bisa
mengganggu operasional KEK Sei Mangkei sesuai waktu.
Masalah pelimpahan wewenang perizinan ke
adminstrator KEK Sei Mangkei misalnya sudah dinyatakan Pemprov Sumut sudah
diselesaikan.
Adapun masalah pembangunan jaringan dan
penjualan listrik antara PT Harkat Sejahtera dan PLN, juga sudah menemui titik
temu dimana disepakati diselesaikan
paling lama pertengahan Februari.
Sedangkan pembebasan jalan untuk pembangunan rel
kereta api juga segera diselesaikan.
"Hasil pertemuan sangat positif dimana
Gubernur Sumut melalui perwakilanya Bapak Hasiholan Silaen dan Arsyad Lubis
bisa mengkoordinasikan permasalahaan KEK Sei Mangkei dengan pihak-pihak
terkait,"katanya.
KEK Sei Mangkei yang pendiriannya merupakan
usulan Pemprov Sumut memang harus mendapat dukungan penuh dari Pemprov Sumut.
"Kalau KEK Sei Mangkei molor.Nama Sumut dan
Indonesia bisa jelek di mata dunia, karena Unilever yang sudah masuk ke kawasan
bisa protes, jadi memang Sei Mangkei harus didukung penuh"katanya.
KEK Sei Mangkei sendiri diharapkan Pemerintah
sebagai cerminan atau percontohan bagi tujuh calon KEK lainnya.
Kepala Bappeda Sumut, Arsyad Lubis menegaskan,
Sei Mangkei bisa dioperasikan tepat waktu 26 Februari 2015.
"Pergub pelimpahan wewenang perizinan
Pemprov Sumut sudah di meja Gubernur dan
siap ditandatangani,"katanya.
Adapaun
soal kekurangan pasokan listrik, pembebasan sisa lahan untuk
pembangunan rel kereta api Bandar Tinggi
ke Kuala Tanjung juga siap untuk diselesaikan.
PT. Harkat Sejahtera -PLN siap melakukan jual beli listrik dan dewasa
ini jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah sedang dalam proses
pembangunan.
Pembebasan lahan untuk rel kereta api yang tersisa yang belum dibebaskan sepanjang 7,25
kilometer itu berada di kawasan Kabupaten Simalungun sepanjang 2,7 km dan
Batubara 4.5 km.
"Kebutuhan listrik 10 MW memang mendesak
karena jumlah yang ada dewasa ini sebesar
2 MW lebih tu tidak mencukupi penambahan kebutuhan industri termasuk
Unilever yang sudah mulai beroperasi,"katanya.
Direktur PT Harkat Sejahtera, Darno. Hartono,
menegaskan, pihaknya dan PLN sudah sepakat untuk melakukan jual beli listrik
yang dihasilkannya dari biomassa itu.
"Soal harga tentunya berdasarkan ketentuan
Pemerintah,"katanya.
Dewasa ini, kata dia, akan dilaksanakan
pembangunana jarigan untuk pasokan ke kawasan .
"Tidak ada hambatan besar dalam pembangunan
karena selain mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah.Juga karena sebagian
juga menggunakan titik-titik bekas tiang PLN,"katanya.
Dari 17 km jalur yang dibutuhkan, kata dia, 7 km
menggunakan lahan bekas tiang PLN.
"Sisanya yang berada di lahan PTPN III,
sudah dibicarakan.Kami targetkan pembangunan jaringan itu selesai pertengaan
Februari,"kata Darno Hartono
Post a Comment